Agenda Suksesi Ketum Golkar Menuai Protes

Hindari agenda politik internal yang dapat mengganggu konsolidasi internal 

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar seluruh Indonesia menyuarakan ketidaksenangan atas isu suksesi Ketua Umum Partai Golkar. Isu itu dinilai akan menggangu konsolidasi Partai Golkar yang tengah mempersiapkan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).


"Pergerakan komunikasi politik terkait suksesi kepemimpinan Golkar pasca-ARB ini bisa mengganggu pileg dan pilpres," ujar Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae saat mewakili pengurus DPD Partai Golkar tingkat provinsi memberikan pandangan dalam Rapimnas V Partai Golkar, Sabtu (23/11/2013).


Ridwan menyatakan, pengurus daerah tingkat I mengharapkan para elite partai berlambang pohon beringin itu untuk segera menghentikan agenda sukses. Elite Golkar, sambung Ridwan, juga harus memfokuskan tenaga dan pikirannya dalam persiapan pileg dan pilpres.

"Hindari agenda politik internal yang dapat mengganggu konsolidasi internal," ucap Ridwan.

Saat ini, baru ada satu calon ketua umum Partai Golkar yang sudah resmi mendeklarasikan diri berniat mengganti posisi Ical. Dia adalah Wakil Ketua Umum Golkar saat ini, Agung Laksono, yang juga Ketua Umum Kosgoro. Agung bahkan mengusulkan agar masa jabatan Aburizal "Ical" Bakrie dipersingkat menjadi 5 tahun.

Ical terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional tahun 2009. Masa jabatan Ical ditetapkan 6 tahun dan akan berakhir pada awal 2015. Namun, menurut Agung, hal ini bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar yang menyebut masa jabatan ketua umum 5 tahun.

Menanggapi isu suksesi ini, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ica" Bakrie pun memberikan peringatan. "Jangan sampai ada perpecahan gara-gara pergantian ketua umum. Dengan demikian, untuk tahun ini, diberlakukan kepemimpinan sampai 2015," katanya. "Saya merasa apa yang disampaikan saudara sekalian kiranya akan menjadi perhatian kita semua," kata Ical.